SONATA.id – Badan Gizi Nasional (BGN) terus perkuat regulasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, mengatakan skala dan kompleksitas Program MBG membutuhkan fondasi hukum serta tata kelola yang semakin kuat.
Menurutnya, MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Program tersebut mencakup rangkaian proses mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan bahan pangan, pengolahan dan distribusi, keamanan pangan, pengelolaan data penerima manfaat, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, hingga koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Skala dan kompleksitas MBG membutuhkan fondasi hukum dan tata kelola yang semakin kuat,” ujar Hidayati baru-baru ini.
Ia menegaskan, keberadaan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis telah memperkuat fondasi regulasi pelaksanaan MBG.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan substansi regulasi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam aturan yang lebih implementatif sehingga mampu menjawab kebutuhan pelaksanaan program di lapangan.
“Sepanjang tahun 2026, Biro Hukum dan Humas BGN telah menyelesaikan 11 Peraturan Badan Gizi Nasional, dan enam di antaranya merupakan peraturan turunan dari Perpres Nomor 115 Tahun 2025,” jelas Kepala Biro Hukum dan Humas BGN.
Khairul Hidayati mengatakan penguatan kerangka regulasi MBG masih terus berjalan. BGN saat ini melakukan pembahasan intensif bersama berbagai kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan empat Peraturan BGN lainnya yang juga merupakan turunan dari Perpres Nomor 115 Tahun 2025.
Selain penyusunan regulasi, BGN juga terus menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan Program MBG agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara lebih konkret oleh pelaksana di lapangan.
Menurut Hidayati, aturan pelaksanaan harus mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan konkret dalam penyelenggaraan MBG.
Hal itu mencakup kejelasan pihak yang bertanggung jawab, mekanisme pelaksanaan, pembagian kewenangan, hingga langkah yang harus dilakukan ketika terjadi permasalahan.
Dengan demikian, regulasi tidak berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi menjadi instrumen yang memberikan pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG. (infopublik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar